MEKONGGAPOST.COM, Kolaka Utara – Pembangunan smelter kembali menjadi sorotan setelah Kabupaten Kolaka Utara ditetapkan sebagai salah satu wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui rencana pembangunan smelter milik PT Kolaka Resource Industrial Park (KRIP).
Proyek ini diharapkan dapat mempercepat hilirisasi industri tambang serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, di balik peluang tersebut, muncul pula kekhawatiran terkait dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul.
Smelter merupakan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Dalam konteks nasional, pembangunan smelter menjadi bagian dari strategi hilirisasi tambang yang bertujuan mengurangi ekspor bahan mentah dan meningkatkan nilai ekspor produk jadi atau setengah jadi. Dengan kekayaan sumber daya mineral seperti nikel dan bauksit, Indonesia mendorong investasi smelter sebagai upaya memperkuat industri nasional.
Secara ekonomi, kehadiran smelter memberikan sejumlah manfaat. Di antaranya membuka lapangan kerja baru, memicu pertumbuhan industri turunan, serta meningkatkan penerimaan negara dari pajak dan ekspor. Di tingkat daerah, smelter berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menurunkan angka pengangguran.
Namun demikian, proyek smelter juga menyisakan tantangan besar, khususnya dari sisi lingkungan. Proses pemurnian mineral memerlukan energi besar dan melibatkan penggunaan bahan kimia yang berpotensi mencemari udara, tanah, dan air jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, alih fungsi lahan dan dampak sosial di sekitar lokasi proyek menjadi sorotan penting.
Merespons hal tersebut, Muh. Nurhaedir, kader Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kolaka Utara (HIPPERMAKU) Cabang Kolaka, menyampaikan harapannya agar proyek smelter di Kolaka Utara betul-betul memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
“Kami berharap kehadiran PSN ini benar-benar menyerap tenaga kerja lokal dan mampu meningkatkan PAD Kolaka Utara. Mengingat jumlah penduduk Kolaka Utara saat ini mencapai sekitar 142 ribu jiwa, dengan tingkat pengangguran sebesar 1,64 persen pada tahun 2024, sudah seharusnya pemerintah memprioritaskan warga lokal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Nurhaedir mendorong Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk merancang kebijakan khusus yang menjamin perlindungan dan keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek tersebut.
“Kalau perlu dibuat regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur secara jelas keterlibatan tenaga kerja lokal. Ini penting agar proyek ini tidak hanya menjadi milik investor, tetapi juga benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kolaka Utara,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul akibat aktivitas smelter.
“Pemerintah harus cermat dan tegas dalam hal analisis dampak lingkungan (Amdal). Jangan sampai pembangunan yang bertujuan meningkatkan ekonomi justru meninggalkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial,” tegas Nurhaedir.
Diketahui, beberapa waktu lalu Pemda Kolut merilis informasi mengenai percepatan pembangunan smelter yang akan dimulai pada tahun 2026. Dengan jadwal tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa pembangunan smelter di Kolaka Utara benar-benar menjadi pendorong kemajuan yang berkelanjutan.
